PM Inggris Diserang Partai Sendiri atas Skandal Epstein
LONDON — Pemerintahan Inggris berada di bawah tekanan politik besar setelah Prime Minister Keir Starmer secara terbuka mengakui kesalahannya dalam menunjuk Lord Peter Mandelson sebagai Duta Besar Inggris untuk Amerika Serikat. Penunjukan itu kini jadi pusat skandal Epstein files setelah terungkap hubungan Mandelson yang jauh lebih dekat daripada yang dilaporkan sebelumnya dengan terpidana kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Pada konferensi pers di Hastings, Starmer meminta maaf kepada para korban kejahatan Epstein, menyatakan bahwa ia “telah percaya pada kebohongan Mandelson” tentang luasnya hubungan sang diplomat dengan Epstein. Ia mengatakan bahwa Mandelson menggambarkan hubungan itu sebagai sangat ringan padahal realitasnya lebih dalam dan rumit, dan bahwa hal itu tidak terungkap sepenuhnya pada saat proses vetting.
Desakan Publik & Tekanan Politik
Permintaan maaf ini terjadi di tengah desakan yang semakin besar, baik dari partai oposisi maupun dari anggota Partai Buruh sendiri, yang mempertanyakan penilaian dan kredibilitas Starmer dalam memilih pejabat tinggi. Beberapa anggota parlemen bahkan mendesak agar dokumen penuh seputar keputusan penunjukan tersebut dirilis ke publik untuk peninjauan lebih jauh dan pengawasan parlemen.
Skandal ini semakin memicu kecaman setelah dokumen baru dari Departemen Kehakiman AS dan bukti email yang dirilis menunjukkan bahwa Mandelson tetap mempertahankan hubungan dan komunikasi dengan Epstein bahkan setelah Epstein dipenjara karena kejahatan seksual pada 2008. Beberapa dokumen juga menunjukkan bahwa Mandelson menerima pembayaran dan berbagi informasi sensitif, yang sekarang tengah diteliti oleh polisi Inggris terkait kemungkinan pelanggaran posisi publik.
Mandelson Dipecat, Starmer Hadapi Krisis Kepemimpinan
Mandelson sendiri sudah diberhentikan dari posisinya sebagai duta besar pada September 2025 setelah beberapa bukti awal terungkap. Ia bahkan telah mundur dari House of Lords dan kini berada di bawah penyelidikan kriminal. Namun dampaknya terhadap pemerintahan Starmer masih terasa kuat, dengan sebagian anggota parlemen Partai Buruh yang menyatakan hilangnya kepercayaan kepada kepemimpinan PM dan mempertanyakan masa depan politiknya.
Sebagai respons, pemerintah Inggris kini setuju untuk bekerja sama dengan Komite Intelijen dan Keamanan Parlemen dalam merilis dokumen yang relevan sejauh tidak mengganggu penyelidikan polisi yang sedang berjalan. Sementara itu, oposisi dan beberapa analis politik menyebut keputusan penunjukan tersebut sebagai blunder yang mencerminkan “penilaian yang dipertanyakan” dan membuat pemerintah kehilangan pijakan moral di mata publik.
Reaksi Masyarakat & Dampak Jangka Panjang
Skandal ini tidak hanya mengguncang dunia politik Inggris tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap proses penunjukan diplomatik dan standar integritas pejabat tinggi. Kritikus menyatakan bahwa kegagalan dalam proses vetting menunjukkan kelemahan sistem yang dapat dimanfaatkan oleh individu berpengaruh untuk menyembunyikan hubungan kontroversial mereka.
Meskipun Starmer menegaskan bahwa ia tidak akan mundur dan bertekad untuk melanjutkan agenda reformasi, banyak pihak melihat skandal ini sebagai titik kritis yang bisa memengaruhi stabilitas pemerintahan Partai Buruh menjelang pemilihan umum berikutnya. Kepercayaan internal partai dan dukungan publik terhadap PM Starmer tampaknya sangat terguncang, dengan beberapa legislator bahkan menyuarakan kebutuhan akan perubahan kepemimpinan demi menjaga kredibilitas pemerintahan.
